JAMBISTAR.COM-Panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jambi menyiapkan payung hukum pengembangan desa wisata supaya jelas pedoman dalam pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari jasa destinasi tersebut.
"Saat ini sudah ada rancangan peraturan daerah dan Pansus DPRD akan segera membahas sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk pengesahannya. Payung hukum bukan hanya terkait pengelolaannya, tetapi bagaimana pelibatan masyarakat," kata Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jambi, Edminuddin di Jambi, Selasa.
Menurut dia, keberadaan regulasi daerah penting mengingat berdasar data, ada 333 desa wisata yang masuk kategori aktif di kembangkan dan dikelola secara profesional oleh komunitas masyarakat.
Berdasarkan data, desa wisata di Jambi telah mampu mendatangkan sekitar 700 wisatawan asing dan 5,05 juta wisatawan lokal (domestik).
Menurut dia, Perda pemberdayaan desa wisata diharapkan berfungsi sebagai pedoman pemangku kepentingan, sekaligus menjadi kompas menentukan langkah strategis, mulai dari perencanaan dan keterlibatan perangkat daerah dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi wisata lokal.
Termasuk menjadi pendorong hadirnya peluang kerja baru yang beragam di pedesaan karena dalam pengembangan membutuhkan sumber daya mulai dari pengelola, pemandu wisata, akomodasi dan pengembangan produk usaha dan kuliner oleh pelaku UMKM.
"Kami menemukan tantangan, keberlanjutan desa wisata yang telah eksis seringkali mati suri dan berhenti beroperasi, akibat kurang informasi dan pengelolaan promosi tidak efektif serta pedoman hukum belum ada," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi terhadap rencana regulasi perlindungan dan pengembangan desa wisata yang sedang dibahas DPRD provinsi Jambi, karena merupakan terobosan baru yang memiliki dampak positif, seperti pengaturan tarif wisata, intervensi akses jalan menuju lokasi wisata.
"Kalau ada Perda, kami (pemerintah) bisa lebih fokus dalam hal penganggaran," kata Al Haris.
Editor: Endang
JAMBISTAR.COM-DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi resmi menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis
Read more