Anggota DPRD Provinsi Soroti Minimnya Sosialisasi Uji Coba PLTA KMH

JAMBISTAR.COM-Anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kerinci - Sungai Penuh, Afuan Yuza Putra, menyampaikan keprihatinannya atas surutnya air Danau Kerinci yang terjadi secara tiba-tiba dan memicu kepanikan di tengah masyarakat.

fuan menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak PT KMH Batang Merangin sebelum melakukan uji coba operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). “Seharusnya sebelum uji coba dilakukan, masyarakat diberi pemahaman terlebih dahulu. Yang terjadi justru warga panik karena melihat air danau surut mendadak tanpa penjelasan,” ujar Afuan, Selasa (27/1/2026). Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihak legislatif maupun masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait waktu dimulainya operasional PLTA KMH.

“Pertama, kami tidak memperoleh pemberitahuan resmi kapan sebenarnya PLTA KMH mulai beroperasi atau dilakukan uji coba,” tegasnya. Selain itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dengan menurunkan tim teknis untuk melakukan kajian ilmiah terkait penyebab surutnya air Danau Kerinci. “Kami berharap Pemda segera menurunkan tim teknis yang kompeten untuk mengkaji secara ilmiah apa yang sebenarnya terjadi, agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan,” katanya. Ia juga menekankan, pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, data hasil kajian serta penjelasan resmi harus segera dipublikasikan agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi yang beredar luas di media sosial.

“Data dan informasi harus dibuka ke publik secepatnya. Ini penting untuk meredam isu-isu liar yang berkembang dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Afuan. Surutnya air Danau Kerinci dalam beberapa hari terakhir memang menjadi perbincangan hangat warga. Banyak yang mengaitkan fenomena tersebut dengan aktivitas PLTA KMH Batang Merangin, meski hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan hubungan langsung antara keduanya. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan klarifikasi sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas proyek strategis tetap mengedepankan transparansi serta keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.(*)

Editor: Endang