DPRD Jambi: Pengalihan gaji PPPK ke pusat berdampak bagi fiskal daerah
JAMBISTAR.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menilai kebijakan pengalihan gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh
Read moreJAMBISTAR.ID-Mengingat masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada tanggal 22 September 2023 kelak, menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat siapa yang akan menjadi Penanggung Jawab untuk daerah Merangin.
Hal tersebut menjadi perhatian bagi Putra daerah asal Merangin, Pinto Jayanegara yang mana saat ini beliau menjabat sebagai Waka DPRD Provinsi Jambi Dapil Sarolangun-Merangin.
Ia mengatakan bahwa PJ Bupati mendatang harus memahami karakteristik Merangin mulai dari masyarakat, Geografis hingga Pembangunan nya.
"Siapa pun nanti yang menjadi PJ Bupati Merangin tentu nya tidak akan menjadi persoalan asal dengan kriteria yang pas untuk merangin seperti rekam jejaknya, memiliki proyeksi yang baik untuk pembangunan. Dan yang harus ditekankan adalah sosok tersebut mampu fokus untuk menjalankan amanah dari Kemendagri sehingga tidak pecah konsentrasi dalam pembangunan daerah apalagi saat ini dalam suasana tahun politik." Tutupnya. (*)
Editor: Hadi
JAMBISTAR.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menilai kebijakan pengalihan gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh
Read moreJAMBISTAR.COM-DPRD Provinsi Jambi mulai memproses usulan Raperda tentang larangan penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (kar
Read moreJAMBISTAR.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, meminta pemerintah dan masyarakat memperkuat pengawasan di wilayah rawan kebakaran hutan dan
Read moreJAMBISTAR.ID-Penutupan Kejuaraan Nasional Panjat Tebing kelompok umur 17 tahun yang dilaksanakan mulai 21 hingga 27 Juli 2023 di Provinsi Jambi di tut
Read moreEdi Purwanto: Pembebasan Lahan Tol Jambi-Betung Sudah 96 Persen JAMBISTAR.ID-Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto turun ke lokasi pembangunan Proy
Read moreJAMBISTAR.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kembali aturan pelaksanaan pokok-pokok pikiran (Pokir) yang ada di DPRD. Meski Pokir dipe
Read more