DPRD Jambi Desak Gakkum Tuntaskan Penanganan Karhutla, Korporasi Jangan Lolos

DPRD Jambi Desak Gakkum Tuntaskan Penanganan Karhutla, Korporasi Jangan Lolos

JAMBISTAR.COM-DPRD Provinsi Jambi mendesak penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan hingga tuntas, termasuk terhadap korporasi apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata, menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api. Pemerintah juga harus mengungkap penyebab kebakaran, menindak pihak yang terbukti melanggar, serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

Ivan mengapresiasi langkah Menteri Kehutanan yang telah dua kali turun langsung ke Jambi. Namun, ia meminta kunjungan tersebut diikuti perkembangan penanganan yang terukur dan dapat diawasi publik.

“Kalau masyarakat terbukti melanggar, proses sesuai hukum. Kalau korporasi terbukti melanggar, harus diproses juga. Jangan sampai ada tebang pilih,” tegasnya.

Ia mengatakan DPRD dapat meminta penjelasan dari Gakkum Kehutanan, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, pemerintah daerah, dan Satgas Karhutla mengenai perkembangan penanganan perkara. Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan, tanpa mengintervensi proses hukum.

Di sisi lain, Ivan mengingatkan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Berdasarkan data yang disampaikan, ISPU di Muaro Jambi mencapai 212 atau kategori sangat tidak sehat, sedangkan Kota Jambi tercatat 161, Tanjung Jabung Timur 143, dan Tebo 142.

Ia meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan, distribusi masker, pembatasan aktivitas luar ruangan jika diperlukan, serta perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.

“Pemadaman api dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. Masyarakat harus dilindungi, sementara pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Ivan menegaskan, berakhirnya kebakaran bukan berarti persoalan selesai. Penanganan harus memastikan penyebab kebakaran ditelusuri dan setiap dugaan pelanggaran ditindak berdasarkan bukti serta prosedur hukum yang berlaku. (*)

Editor: Har




Komentar Facebook


Berita Terkait

DPRD Jambi: Pengalihan gaji PPPK ke pusat berdampak bagi fiskal daerah

JAMBISTAR.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menilai kebijakan pengalihan gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh

Read more

DPRD Jambi proses Raperda larangan tanam sawit pascakarhutla

JAMBISTAR.COM-DPRD Provinsi Jambi mulai memproses usulan Raperda tentang larangan penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (kar

Read more

Ketua DPRD Jambi Minta Pengawasan Karhutla Diperketat, Warga Diajak Terlibat

JAMBISTAR.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, meminta pemerintah dan masyarakat memperkuat pengawasan di wilayah rawan kebakaran hutan dan

Read more

DPRD Provinsi Jambi Terima Konsultasi Pemkab serta DPRD Kerinci

JAMBISTAR.COM-Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Jambi, Jumat

Read more

Legislator Jambi Dorong Pencegahan Karhutla Berbasis Sains

JAMBISTAR.CO.ID-Anggota DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis ilmu pengetahuan supay

Read more

ISPU Memburuk, DPRD Jambi Minta Sekolah Tatap Muka Dihentikan Sementara

JAMBISTAR.CO.ID-DPRD Provinsi Jambi merekomendasikan pemerintah daerah meliburkan sementara sekolah yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak

Read more