JAMBISTAR.ID-SiLPA pada pelaksanaan APBD 2022 sebesar Rp631.461.501.413,26 telah diperhitungkan untuk menutup kekurangan APBD di TA 2022.
Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemprov Jambi mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan Perubahan APBD TA 2023.
Persoalan itu disampaikan Wartono Trian Kusumo juru bicara Banggar DPRD Provinsi Jambi saat menyampaikan laporan Banggar DPRD Provinsi Jambi atas hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
"SiLPA yang demikian besar dapat dimaknai buruknya perencanaan penganggaran pemerintah provinsi Jambi," ungkapnya.
Selanjutnya Wartono mengatakan Banggar meminta kepada Inspektorat daerah provinsi Jambi untuk bekerja maksimal melakukan pengawasan,.
Seiring telah dipenuhinya alokasi belanja minimal 0,60 persen dari total belanja daerah atau di atas Rp 36 miliar (bagi APBD >4 triliun) dimaksudkan semata untuk optimalisasi SDM maupun kelembagaan APIP dengan tujuan tercapaianya perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan tanggung jawab serta evaluasi yang berujung pada kebermanfaat program atau kegiatan.(*)
JAMBISTAR.COM-Wakil Ketua (Waka) I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial (Dinso
Read more
JAMBISTAR.COM-Panitia khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jambi terus mendorong percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10 persen dari hasil prod
Read more
JAMBISTAR.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, mengimbau masyarakat Jambi, khususnya para nasabah Bank Jambi, untuk tetap tenang menyusul t
Read more
JAMBISTAR.ID-Anggota DPRD Provinsi Jambi minta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk memperhatikan persoalan konflik lahan di Provinsi Jambi.
Hal itu
Read more
JAMBISTAR.ID-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi telah secara meraton me
Read more
JAMBISTAR.ID-Anggota DPRD Provinsi Jambi mengingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk transparan dalam mengelola bantuan beasiswa pelajar kurang mampu.
Read more